Hak politik bagi pegawai negeri sipil tidak ditentukan oleh undang-undang ini, tapi oleh keputusan yang dikeluarkan Habibie. Pada waktu yang lalu, pegawai negeri harus bergabung Golkar. Kini, mereka tidak diperbolehkan untuk bergabung atau berpartisipasi dalam parpol apapun. Mereka yang telah menjadi anggota partai memiliki dua pilihan : mengundurkan diri dari pekerjaan (sebagai pegawai negeri) atau mengakhiri keanggotaan partainya. Habibie bertekad bahwa bila ia tidak bisa membuat 4 juta pegawai negeri menjadi anggota Golkar, maka mereka tidak akan menjadi anggota partai yang manapun.
• Prosedur pemilihan belum sepenuhnya diklarifikasi, namun sudah jelas bahwa dengan menggunakan dalih untuk mencegah terjadinya kekerasan atau bentrokan, seluruh aspek dalam kampanye pemilu akan diawasi dengan ketat. Hamid telah mengumumkan larangan untuk rapat-rapat akbar di tempat terbuka bagi parpol dan kampanye-kampanye dibatasi dalam waktu 20 hari menjelang pemilu 7 Juni.
Salah satu indikasi kuat tentang bagaimana kelangsungan pemilu mendatang, bahwa sejumlah partai dan organisasi, termasuk PKI dan PRD tetap dianggap terlarang dan para pimpinan mereka masih dipenjara. Sedangkan Suharto yang mengambilalih kekuasaan pada kup '65 dan memiliki andil dalam pembunuhan besar-besaran terhadap sedikitnya 500,000 buruh, rakyat jelata, dan anggota PKI, tidak hanya tetap bebas namun juga dilaporkan membayar sejumlah besar uang untuk parpol-parpol yang nantinya akan melindungi kepentingan-kepentingannya.
Keseluruhan permainan ini tidak akan mungkin berlangsung tanpa dukungan dari tokoh-tokoh kunci oposisi : Megawati, Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Sultan Hamengku Buwono X. November lalu, ketika ratusan ribu orang sedang melakukan aksi protes, keempat pemimpin mengadakan pertemuan darurat dan mengeluarkan deklarasi yang mengesahkan proses ini dan mendukung keberlangsungan peran politik militer. Rais, terutama, memperingatkan bahwa akan terjadi anarki bila Habibie dipaksa turun dan proses pemilu diselenggarakan oleh cara dan pihak selain badan perwakilan -- yang sarat dengan orang tunjukkan Suharto.